OKTANA.ID, Jakarta– Tingginya biaya untuk membahas kemiskinan dalam rapat tentang kemiskinan, justru tak menurunkan angka orang miskin di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah orang miskin di Indonesia mengalami kenaikan 200 ribu jiwa, dengan total 26,36 juta jiwa. Sedangkan, anggaran untuk rapat dan studi banding untuk membahas kemiskinan mencapai Rp 500 triliun.
Kondisi miris ini diungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas. Ia terkejut melihat anggaran penanganan kemiskinan yang jumlahnya nyaris Rp 500 triliun justru tak terserap ke rakyat miskin. Uang tersebut justru habis untuk berbagai kegiatan kementerian/lembaga. Seperti rapat dan studi banding di hotel.
“Jangan sampai seperti kemarin saya sudah lapor ke Pak Presiden, hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian/lembaga, tetapi ini tidak in line dengan target prioritas bapak presiden. Karena kementerian/lembaga sibuk dengan urusan masing-masing,” kata Azwar dalam tayangan Youtube Kementerian PAN-RB.
Saat Sosialisasi Permen PAN-RB No. 1/2023 tentang Jabatan Fungsional di Jakarta, Azwar mewanti-wanti kementerian/lembaga menggunakan anggaran kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Sehingga, ia mewanti-wanti agar anggaran tersebut tidak habis digunakan hanya untuk keperluan perjalanan dinas.
“Saudara sekalian, kalau tidak, ke depan ini akan berulang terus, programnya kemiskinan, tapi banyak terserap di studi banding kemiskinan,” imbuh mantan Bupati Banyuwangi itu.
Dengan menirukan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Azwar Anas melihat banyaknya agenda rapat tentang kemiskinan untuk program-program yang terkait dengan studi dokumentasi tentang kemiskinan, namun malah kurang berdampak untuk rakyat miskin.
Agar tak berulang, Azwar menerangkan bahwa Kementerian PAN-RB akhirnya membuat program pertemuan atau seminar dengan metode online atau daring.
“Teman-teman daerah tidak habis audiensi ke Jakarta, datang ke Kemenpan-RB bikin seminar. Kami sudah buka layanan seperti ini, kalau hari Selasa ada hari SDM aparatur, silakan telepon PIC-nya ini, ikut Zoom, setiap hari Selasa,” jelasnya.
Ia menegaskan tak mau mendengar lagi adanya laporan anggaran kemiskinan hanya habis digunakan untuk kepentingan kementerian atau Lembaga.
Apalagi, lanjut Azwar, ada kementerian/lembaga yang menggelar pertemuan atau konsultasi menggunakan konsultan. Hal itu dinilai justru menghabiskan anggaran yang semestinya digunakan untuk pengentasan kemiskinan.
“Saya tidak ingin lagi dengar Reformasi Birokrasi-nya orang pengin a, melakukan pertemuan konsultasi pakai konsultan. Lah, ini pengin a kok pakai konsultan, berarti urusannya kertas dong. RB ke depan harus berdampak, nilai RB naik, dampaknya terukur,” pungkas Azwar. (Fai/Yu)
