OKTANA.ID, SURABAYA– Polda Jawa Timur melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Semeru 2023-2024 dalam rangka mempersiapkan personel pengamanan pemilihan umum tahun 2024 di wilayah Jawa Timur.
penandatanganan Pemilu Damai oleh seluruh peserta pemilu 2024, penyelenggara Pemilu dan juga Forkopimda Jatim. Hadir dalam giat Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Semeru 2023-2024, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr Toni Harmanto, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Farid Makruf.
“Apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarpras Operasi Mantap Brata 2023-2024, sehingga Pemilu 2024 diharapkan dapat terselenggara dengan aman dan lancar,” kata Irjen Pol Dr Toni Harmanto, Selasa (17/10).
Irjen Toni menyebut Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi terbesar yang akan menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia dan sekaligus menjadi titik penentuan masa depan bangsa.
“Melihat pentingnya hal tersebut, maka seluruh komponen bangsa tentunya harus berpartisipasi penuh guna menyukseskan Pemilu 2024,” ujar Irjen Toni.
Terlebih lagi lanjut Kapolda Jatim, Pemilu 2024 memiliki kompleksitas tersendiri karena dilaksanakan secara serentak dengan rentang waktu yang berdekatan.
“Wilayah yang luas, geografis yang beragam, serta melibatkan jumlah pemilih yang besar, ini yang perlu kita atensi,” lanjutnya.
Operasi Mantap Brata Semeru 2023-2024 ini dilaksanakan selama 222 hari sejak 19 Oktober 2023 sampai dengan 20 Oktober 2024 yang diikuti oleh personel Polda Jatim sebanyak 2.653 personel, Polres Jajaran 20.940 personel, TNI 10.932 personel dan Linmas 241.332 personel.
Dikatakan oleh Kapolda Jatim, bahwa pengamanan sebagai satu wujud untuk memperlihatkan kesiapan seluruh aparat bersama stakeholder menyikapi isu isu yang kemungkinan timbul dalam setiap tahapan Pemilu.
“Jadi ini bentuk ekspresi kita dalam menjamin terselenggaranya kegiatan pemilu tahun 2024 ini berlangsung dengan aman,” kata Kapolda Jatim.
Dari tahun lalu sebanyak 268 konflik sekarang tersisa 4 potensi konflik dan pemetaan akan terus berlangsung setiap waktu. Karena eskalasi yang tidak bisa di prediksi tetapi dengan langka langka yang dilakukan oleh intelejen berkolaborasi dengan jajaran TNI mengetahui setiap waktu tentang isu yang dihadapi.
“Untuk kerawanan tadi sudah digambarkan sebetulnya tahapan pasti berbeda beda sampai dengan nanti di puncak coblos suara kemudian penghitungan suara yang akan terlihat tahapan tahapan itu jadi kita tidak bisa tentukan lagi karena semua bergantung eskalasi yang kita hadapi di lapangan langsung,” jelas Kapolda Jatim.
Sementara itu untuk konsentrasi pada wilayah yang dinilai rawan, kata Kapolda Jatim tentu ada perbedaan dengan eskalasi yang mungkin dihadapi di lapangan.
“Pengalaman kami juga disini saat 2019 ada Pilpres yang lalu. Konsentrasi kita lebih banyak titik titik spot perkuatan disana termasuk peralatan yang ada disini,” tegas Kapolda Jatim.
Untuk menyikapi berita Hoaks maupun propaganda, Polda Jatim akan memaksimalkan sosialisasi tentang bahaya hoaks yang mengingatkan kepada publik tentang bahaya hoaks ini sendiri.
“Patroli siber kita tidak hanya dari Polri pasti juga dari rekan rekan TNI maupun stakeholder membantu dalam tugas tugas ini. Kita terus lakukan setiap hari supaya bisa langsung identifikasi dan kita lakukan take down maupun langkah – langkah untuk lakukan pencegahan dalam meredam publikasi tadi,” pungkas Kapolda Jatim.
