OKTANA.ID, Surabaya- Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jatim mengaku keberatan dengan adanya larangan buka bersama bagi pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ketua PHRI Jatim Dwi Cahyono memaparkan beberapa alasannnya. Salah satunya karena saat ini sektor perhotelan baru pulih dari pandemi Covid-19.
“Kami belum pulih benar, masih recovery pandemi, saat ini sudah agak merangkak, tapi bulan puasa ini menurun. Okupansi hanya menyentuh 20 persen saat ini, sedangkan kewajiban banyak. Buka puasa ini harapan kami,” ujar Dwi ketika dihubungi Jumat, 31 Maret 2023.
Selain itu, ungkap Dwi, aturan tersebut terkesan tidak jelas karena kurang spesifik pejabat siapa yang dilarang dan lokasi penyelenggaraan di mana saja.
“Pejabatnya yang mengadakan atau dia yang diundang atau bagaimana, ini yang bingung masyarakat. Ini larangan untuk pejabat dan ASN, bukan untuk masyarakat umum, tetap boleh,” jelasnya.
Dwi menambahkan, acara bukber biasanya dilakukan dengan melibatkan banyak lapisan masyarakat, ada anak yatim piatu, UMKM juga beberapa masyarakat yang mengundang pejabat.
Akibat dari adanya larangan tersebut, lanjut Dwi, banyak masyarakat yang menahan atau tak melakukan acara bukber terlebih dahulu.
“Ini aturannya masih belum jelas. Tapi dampak sudah jelas, semua menahan. Karena masyarakat bingung dilarang membuat acaranya atau dilarang datang ke acara bukber,” paparnya.
Sebelumnya Dwi menyebut, hampir seluruh hotel dan restoran di Jatim terutama kota besar seperti Surabaya, Malang, Batu, Banyuwangi, dan Pasuruan, yang notabene jadi pusat acara yang diadakan kementerian maupun BUMN terdampak larangan ini. Okupansi di pekan pertama Ramadan di tempat-tempat itu baru menyentuh 20-30 persen.
Sebagai bentuk keberatan, lanjut Dwi, PHRI Jatim minta pemerintah memperjelas aturan lebih bijak agar kondisi penurunan okupansi hotel dan restoran yang sedang merangkak usai Covid-19 bisa segera pulih.
“Kita harus menghidupi karyawan kita sendiri, UMKM yang bergantung pada kita, ada yang punya panti asuhan, ada beban-beban itu yang bisa tertutupi pada saat event satu tahun sekali buka puasa. Kita berharap bisa lebih bijak pemerintah saat memberikan aturan,” pungkasnya.
Editor: Beatrix
