OKTANA.ID, SURABAYA – Jajaran pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak politik praktis dalam ajang kampanye menuju Pemilu 2024. Hal itu diungkapkan KH Umarsyah, Ketua PCNU Surabaya ini, setelah adanya pertemuan tertutup antara Presiden Jokowi dan sejumlah kiai sepuh.
Pertemuan usai peringatan Hari Santri Nasional di Surabaya itu memang tidak spesifik menyinggung urusan politik.
“Nggak disinggung. Saya nyatakan itu tetutup jadi tidak singgung masalah politik. Saya nggak mau ngomong di sini,” katanya.
Umarsyah menegaskan bahwa jajaran pengurus PBNU beserta ulama tidak akan berbicara ke publik atau membuat statemen terkait masalah politik praktis.
“Kami mencoba untuk tidak menyentuh politik praktis. Jadi kami menahan diri untuk tidak membuat statement-statement,” terang Umarsyah.
Karena ada beberapa kader atau tokoh NU yang mengikuti kontestasi Pemilu 2024. Bahkan, beberapa tokoh besarnya seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang notabene juga merupakan Ketua Muslimat NU sempat digadang-gadang menjadi cawapres. Namun ternyata namanya tidak masuk dalam bursa cawapres yang sudah ditetapkan.
Lalu, yang menonjol adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin secara resmi menjadi bacawapres Anies Baswedan. Kemudian, tokoh Madura yang mempunyai background kuat dengan NU, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD juga menjadi bacawapres pendamping Ganjar Pranowo.
Menanggapi hal tersebut, Umarsyah tak menampik bahwa dirinya senang jika ada kader-kader NU yang maju dalam konstestasi politik terlebih jajaran capres-cawapres.
Namun, secara kelembagaan, PBNU tidak menyatakan mendukung salah satu di antara pasangan meskipun memiliki latar NU. Sebab, PBNU tak bisa terlibat dalam politik praktis.
“Kami senang kader-kader NU itu banyak yang maju di Pilpres tapi kami tidak menyatakan dukung mendukung di antara mereka,” tegasnya.
