OKTANA.ID, SURABAYA- Menjelang pemilu 2024, Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Gerakan Pramuka Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengingatkan agar Gerakan Pramuka menghindari bahkan tidak terlibat dalam politik praktis.
Khofifah yang juga Gubernur Jawa Timur ini menjelaskan, ia tidak melarang apabila ada anggota Gerakan Pramuka yang berpolitik. Namun secara institusional, ia meminta agar tidak menyeret organisasi ini ke dalam ranah politik praktis.
“Jadi secara institusional, ini jangan dibawa ke area politik. Secara personal, silahkan,” tegasnya, seusai memimpin Apel Peringatan Hari Pramuka 2023 di halaman gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (14/8/2023).
Menurut Gubernur Khofifah, Gerakan Pramuka memiliki peran yang sangat krusial dalam misi kemanusiaan. Sehingga, menurutnya tidak sepantasnya Gerakan ini dimanfaatkan oleh segelintir elit politik.
“Karena begitu kuat sesungguhnya peran Pramuka, yang dia tidka boleh terwarnai oleh Politik Praktis sesaat secara institusional, tapi secara personal, silahkan. Masing masing warga negara punya hak berpolitik,” imbuhnya.
Khofifah juga mengajak Pramuka untuk menjadi garda terdepan menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia. Anggota gerakan Pramuka harus mengingat bahwa merah putih yang digantung di leher menjadi pegingat bahwa negara harus dijunjung tinggi di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
Melalui gerakan pramuka diharapkan dapat membangun kemandirian, karakter dan persatuan. Sehingga pembinaan revolusi mental menghadapi Indonesia emas nantinya dapat lebih kuat melalui organisasi kepanduan pramuka. Sebagaimana tema Peringatan Ke-62 Hari Pramuka “Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Proporsional”
“Pramuka tidak boleh berhenti dalam proses pendekatan dan metodologi agar dapat merekrut sebanyak banyaknya anggota untuk membangun Indonesia emas,” pungkas Khofifah.
Editor: Beatrix
