OKTANA.ID, SURABAYA– Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa melantik dan mengambil sumpah jabatan bagi 12 penjabat (Pj) bupati dan wali kota di Gedung Negara Grahadi, Minggu (24/9/2023).
12 kepala daerah tersebut sudah memasuki masa akhir kepemimpinan pada 24 September 2023. Dalam pelantikan ini ada 11 Pj bupati dan 1 Pj wali kota menggantikan dari berbagai latar belakang. Sedangkan, jadwal pelantikan Pj kepala daerah tersebut merupakan keputusan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sementara kedua belas Pj bupati wali kota se-Jatim tersebut berasal dari berbagai latar belakang kedinasan hasil seleksi Kemendagri.
Pj Bupati Bojonegoro Andriyanto merupakan Direktur Dana Transfer Umum, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Pj Bupati Jombang Sugiat merupakan Kabinda Sulawesi Barat.
Pj Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna merupakan Direktur Kewaspadaan Kemendagri. Pj Bupati Magetan Ir Hergunadi merupakan Sekda Magetan. Kemudian Pj Bupati Madiun Ir Tronto Pahlawanto merupakan Sekda Madiun. Pj Wali Kota Malang Dr Ir Wahyu Hidayat merupakan Sekda Kabupaten Malang.
Pj Bupati Pamekasan Masrukin merupakan Sekda Kabupaten Pamekasan. Pj Bupati Bangkalan Dr H Arief M. Edie merupakan Karo Adm Hukum, Kepegawaian dan Humas IPDN. Pj Bupati Pasuruan Andriyanto merupakan Kepala Brinda Jatim. Pj Bupati Probolinggo Ugas Irwanto merupakan Sekda Kabupaten Probolinggo.
Selanjutnya Pj Bupati Bondowoso Bambang Soekwanto merupakan Sekda Kabupaten Bondowoso dan Pj Bupati Lumajang Indah Wahyuni merupakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim.
Gubernur Khofifah berpesan agar para Pj melakukan keberlanjutan pembangunan atau sustainable development.
“Sustainable development merupakan kebutuhan,” terang Khofifah dilansir dari Timesindonesia.
Khofifah menitipkan pesan serius untuk para Pj kepala daerah untuk memperhatikan pemimpin pendahulu sudah membangun fondasi. Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur ini mengapresiasi bahwa keberhasilan Jatim dalam berbagai sektor dibangun oleh mereka.
“Jangan melakukan monopoli tafsir menurut saya ya, monopoli tafsir itu kurang tepat. Jadi, ada pendahulu-pendahulu kita yang memiliki pikiran-pikiran strategis,” katanya.
Gubernur Khofifah juga menegaskan, Pj bukanlah pilihan masyarakat. Namun sebuah penugasan.
“Pj ini kan bukan pilihan masyarakat, ini lebih penugasan ya, karena ada tiga yang diusulkan Pemprov. Tiga diusulkan DPRD kabupaten, lalu tiga dari kementerian terutama kementerian dalam negeri,” kata Khofifah.
Editor: Setyo
