OKTANA.ID, KEDIRI– Nasib mangkraknya akibat dari pemutusan kontrak Dinas PUPR Kota Kediri kepada PT Surya Grha Utama berdampak pada pedagan kaki lima (PKL) di Alun-alun Kota Kediri. Mahasiswa di Kota Kediri meminta pemerintah kota Kediri memberikan penjelasan terkait terhentinya pembangunan alun-alun baru beserta nasib para pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan tersebut.
Dengan adanya ketetapan pembangunan alun-alun berlanjut pada 2025, maka alun-alun baru akan bisa beroperasi pada 2026. Dengan jangka waktu yang lama tersebut, PKL dinilai para mahasiswa, akan sangat dirugikan.
Hal tersebut diungkapkan para mahasiswa dalam aksi gabungan PMII Kediri dan GMNI Kediri yang berlangsung di kawasan alun-alun Kota Kediri, Selasa (12/12/2023).
Ketua PMII Kediri Saiful Amin menegaskan sampai saat ini masyarakat belum mendapatkan kejelasan dengan pasti penyebab pembangunan alun-alun baru kota Kediri terhenti. Karena itu pihak Pemkot Kediri membuka secara transparan penyebab mangkraknya pembangunan alun-alun kota Kediri.
“Tarik kesana tarik kesini. Menyalahkan pihak A, pihak B. Kita dorong agar permasalahan ini diketahui dengan gamblang oleh masyarakat. Apalagi sudah hampir 80 persen tiba-tiba putus kontrak. Kita mendorong, agar masyarakat kota Kediri mengetahui dengan gamblang duduk perkara semua yang terjadi,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan Ketua DPC GMNI Kediri Abdur Roziqin. Ia mengungkapkan para PKL menjadi pihak yang paling riskan terdampak sosial ekonomi mereka akibat mangkraknya pembangunan alun-alun kota Kediri. Berdasar keluhan PKL, dari sekitar 97 PKL yang ada saat hanya tinggal 10 PKL yang bisa terus berjualan.
Sebelum direlokasi, para PKL mendapat omzet yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Tapi setelah direlokasi, PKL menyebut omzet mereka turun siginifikan. “Bahkan ada sebagian besar dari PKL yang tutup karena tidak balik modal untuk berjualan,” jelasnya.
Para mahasiswa berharap pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan alun-alun dan PKL untuk duduk bersama. Mulai dari pihak Pemerintah Kota Kediri dalam hal ini Dinas PUPR serta Disperdagin, kontraktor dan DPRD Kota Kediri. “Kita akan menindaklanjuti agar PKL ini mendapatkan ruang dan dialog terbuka untuk mendapatkan penjelasan langsung,” tambahnya.
Dengan duduk bersama pihak-pihak terkait, para PKL bisa menyuarakan aspirasi mereka terutama terkait kompensasi. Para mahasiswa menilai, PKL berhak mendapatkan kompensasi mengingat molornya pembangunan alun-alun berdampak langsung pada hajat hidup masyarakat yang memiliki keluarga.
Selain itu pilihan untuk relokasi para PKL ke tempat lain dinilai tidak mungkin, karena ada dampak-dampak lain yang harus dipikirkan.
“Harus ada solusi kompensasi dari pemerintah Kota Kediri kepada masyarakat, para PKL,” tegas Saiful Amin lagi.
Aksi mahasiswa akan terus berlanjut sampai PKL mendapatkan kompensasi. Aksi akan dilakukan baik di DPRD Kota Kediri dan Pemerintah Kota Kediri. “Sampai ada kejelasan kompensasi,” pungkasnya.
Pembangunan alun-alun baru Kota Kediri mulai berlangsung pada bulan Juni 2023 lalu, dan jika mengacu pada jadwal asli, pembangunan harusnya selesai bulan Desember ini. Sementara para PKL sendiri sudah menempati tempat sementara di sebelah selatan alun-alun sejak bulan Mei 2023.
