OKTANA.ID, JAKARTA– Penegakan hukum era di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai Ganjar Pranowo mengalami penurunan. Dalam beberapa kali kesempatan, calon presiden yang diusung PDIP itu menilai ada penurunan kualitas penegakan hukum dan demokrasi.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni pun mengomentari hal tersebut. Raja Juli menghargai apa yang disampaikan Ganjar Pranowo. Namun, Ganjar saat ini tengah ‘berjuang’ untuk menjadi Presiden dalam Pilpres 2024 mendatang.
“Monggo Pak Ganjar berikan nilai berapa saja. Itu hak Pak Ganjar sebagai warga negara, yang kebetulan punya cita-cita menjadi presiden di republik ini,” ujarnya.
Raja Juli menilai, pernyataan Ganjar yang telah memberikan nilai 5 dari skala 10 usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batasan usia minimal capres-cawapres sebenarnya bertolak belakang. Sebab, Raja Juli mengklaim mayoritas masyarakat merasa puas terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi di segala bidang.
“Bagi kami yang paling penting penilaian dari rakyat, bukan dari politisi. Penilaian rakyat lebih objektif pastinya. Dan, kepuasan rakyat terhadap kinerja Pak Presiden di segala bidang sangat baik,” terangnya.
Sebelumnya, dalam Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11/2023), Ganjar memberikan nilai merah terhadap penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) di era Presiden Joko Widodo.
Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu memberi nilai 5 dari skala 10, terutama usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia minimal capres-cawapres.
“Kasus (putusan MK) kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, itu sebenarnya,” tandas Ganjar.
Editor: Noe
