OKTANA.ID, JAKARTA – Setelah keluar dari Koalisi Perubahan untuk Perbaikan (KPP), kini Partai Demokrat secara resmi melabuhkan keputusan politiknya dengan merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo Subianto menjadi bakal calon presiden 2024.
Keputusan tersebut secara resmi dan terbuka disampaikan saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Rapimnas tersebut berlangsung secara daring dan luring pada Kamis (21/9/2023) malam di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat.
Dalam agenda tersebut, terlihat seluruh pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo hadir. Termasuk bacapres Prabowo sendiri yang duduk di samping Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu Ketum Golkar Airlangga Hartanto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PBB Yusril Ihza, Ketum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana sampai Ketum PSI Grace Nathalie.
Di depan seluruh anggota DPP dan DPW Partai Demokrat, juga para petinggi partai pendukung Prabowo, AHY menyatakan bahwa Demokrat secara resmi bergabung mendukung Prabowo Subianto.
“Malam hari ini Kamis tanggal 21 September 2023, pada Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat bertempat di Jakarta convention Center, saya Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, secara resmi dan terbuka mendeklarasikan Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden republik Indonesia dalam Pemilu 2024,” ucap AHY.
Riuh tepuk tangan disambut dengan meriah. Begitupun senyum Prabowo Subinato yang sumringah. Ia lantas menaiki panggung dan berjabat tangan dengan AHY. Dalam kesempatan tersebut, putra sulung Susilo Bambanh Yudhono berpesan dua hal kepada Prabowo.
Pertama, pencapaian positif dari para pemimpin Indonesia sebelumnya dari Ir. Soekarno sampai Joko Widodo harus tetap terjaga dan sejalan dengan generasi pemimpin berikutnya sesuai asas Pancasila dan UUD 1945.
“Ini adalah makna hakiki dari kesinambungan lintas generasi kepemimpinan terlebih ketika bicara tentang kerangka dasar bernegara kita harus jaga dan tegakkan Pancasila undang-undang dasar 1945 NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,” katanya.
Kedua, ia menilai masih banyak PR yang harus segera dituntaskan oleh pemimpin selanjutnya mulai dari sektor ekonomi sampai demokrasi.
“Segala hal yang belum baik agar diperbaiki dan dilakukan perubahan masih banyak persoalan bangsa dan pekerjaan rumah yang harus dituntaskan baik di sektor ekonomi dan kesejahteraan rakyat, hukum dan keadilan serta demokrasi dan kebebasan berpendapat,” tandasnya.
Editor: Setyo
